Karawang – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pertanian mengalokasikan anggaran APBN untuk program rehabilitasi jaringan irigasi di Kabupaten Karawang. Kegiatan ini diwujudkan dalam pembangunan turap atau tersier yang tersebar di sedikitnya 10 titik di berbagai kecamatan.
Sejumlah wilayah yang menjadi lokasi pekerjaan di antaranya Cikampek, Karawang Timur, Tirtamulya, Telagasari, Rengasdengklok, hingga Cilamaya—yang tercatat memiliki dua titik pekerjaan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas distribusi air bagi lahan pertanian sekaligus menunjang produktivitas petani.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Kabupaten Karawang, Lilis Suryani,SP,MSi menjelaskan bahwa setiap titik kegiatan memiliki nilai anggaran sekitar Rp100 juta. Dalam pelaksanaannya, anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk konstruksi fisik, tetapi juga mencakup perencanaan teknis, termasuk pembuatan gambar dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Seluruh kegiatan diserahkan kepada kelompok tani berdasarkan hasil musyawarah anggota, mulai dari penentuan lokasi hingga penyusunan perencanaan pekerjaan,” ujar Lilis.
Ia menambahkan, meskipun dikelola oleh kelompok tani, proses perencanaan tetap mendapat pendampingan dari pihak teknis seperti Dinas PUPR, PJT, maupun tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang teknik sipil.
Menurut Lilis, pendekatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif petani sekaligus memastikan pekerjaan tetap sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
Di sisi lain, pengawasan terhadap pelaksanaan program juga dilakukan secara berlapis. Selain dari dinas terkait, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) turut dilibatkan untuk memantau progres pekerjaan di lapangan.
“UPTD ikut mengawasi dan mengetahui langsung lokasi pekerjaan. Karena ini program APBN, tentu pengawasan menjadi bagian penting agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Lilis juga mengajak insan pers untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif. Ia membuka ruang komunikasi bagi media jika menemukan indikasi kejanggalan selama proses pekerjaan berlangsung.
“Silakan rekan-rekan media menjalankan kontrol sosial. Jika ada hal yang perlu dikonfirmasi, kami sangat terbuka. Selagi pekerjaan masih berjalan, itu akan lebih baik dibandingkan setelah selesai baru muncul pemberitaan,” ujarnya.
Program rehabilitasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat infrastruktur irigasi, tetapi juga membangun sinergi antara pemerintah, petani, dan masyarakat dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Penulis :Adnan siregar
