KARAWANG – Dugaan penyalahgunaan kebijakan Work From Home (WFH) oleh seorang ASN Eselon IV di lingkungan Pemkab Karawang memicu sorotan tajam. Oknum ASN tersebut diduga berlibur ke Klaten tanpa mengajukan cuti resmi dan tidak hadir dalam Upacara Hari Lahir Pancasila, meski berstatus aparatur negara yang seharusnya menjadi teladan kedisiplinan.
Kasus ini terungkap setelah Wakil Bupati Karawang dan Sekretaris Daerah melakukan inspeksi mendadak pada 29 Mei 2026. Meski telah dijatuhi sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sejumlah pihak menilai hukuman tersebut terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera.
Praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan, Asep Agustian, SH., MH., mempertanyakan ketegasan Pemkab Karawang dalam menegakkan disiplin ASN. Menurutnya, apabila pelanggaran yang dilakukan berulang hanya dibalas dengan pemotongan TPP, maka pesan yang muncul adalah lemahnya pengawasan dan pembinaan aparatur.
Asep bahkan meminta Sekda Karawang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja ASN yang bersangkutan serta mempertimbangkan sanksi yang lebih tegas sebagai bentuk penegakan aturan dan pembelajaran bagi ASN lainnya.
Selain itu, ia juga menyoroti peran pimpinan perangkat daerah yang dinilai harus lebih aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya agar kebijakan WFH tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen Pemkab Karawang dalam menegakkan disiplin birokrasi. Di tengah tuntutan peningkatan pelayanan publik dan semangat "Karawang Maju", masyarakat tentu berharap tidak ada ruang bagi aparatur yang mengabaikan etika kerja serta tanggung jawab sebagai pelayan publik.
