Padahal, Pemerintah Kabupaten Karawang diketahui setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan gedung dan sarana pendukungnya, termasuk fasilitas lift yang menjadi penunjang aktivitas aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat yang datang mengurus berbagai keperluan pelayanan.
Namun hingga kini, salah satu lift di gedung tersebut dikabarkan masih belum berfungsi normal. Situasi itu memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran pemeliharaan yang telah disediakan.
Ketua LSM Komite Pemantau Kinerja Aparatur Negara dan Hukum (KIPRAH) DPC Karawang, Ir. Damsari, SK, menilai lambannya penanganan kerusakan lift menunjukkan adanya persoalan dalam manajemen pemeliharaan aset daerah.
"Ini bukan persoalan sepele. Lift adalah fasilitas vital dalam gedung pemerintahan bertingkat. Jika sampai berbulan-bulan tidak kunjung diperbaiki, tentu publik berhak mempertanyakan keseriusan dinas terkait dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya," kata Damsari.
Menurutnya, kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut berpotensi mengganggu pelayanan publik sekaligus menimbulkan kesan buruk terhadap tata kelola aset pemerintah daerah.
"Jangan sampai masyarakat melihat gedung pemerintah tampak megah dari luar, tetapi fasilitas dasarnya justru tidak terawat. Yang menjadi pertanyaan, kemana anggaran pemeliharaan yang setiap tahun dialokasikan? Apa kendalanya sehingga perbaikan lift berlangsung sangat lama?" ujarnya.
Damsari juga mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang untuk melakukan evaluasi terhadap dinas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung dan fasilitas pemerintah.
"Jika memang ada anggaran pemeliharaan, maka hasilnya harus bisa dirasakan dan dilihat masyarakat. Jangan sampai uang rakyat sudah dikeluarkan, tetapi fasilitas publik tetap rusak berbulan-bulan tanpa kejelasan. Ini menyangkut akuntabilitas dan tanggung jawab kepada masyarakat," tegasnya.
Ia meminta Bupati Karawang dan Sekretaris Daerah turun tangan untuk memastikan persoalan tersebut segera diselesaikan serta melakukan audit terhadap sistem pemeliharaan aset daerah agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak dinas yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan gedung dan fasilitas pemerintah daerah belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab kerusakan lift maupun target waktu perbaikannya.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa anggaran pemeliharaan benar-benar digunakan secara efektif demi menjaga kualitas pelayanan publik dan kenyamanan pengguna fasilitas pemerintah.
